1 September 2026, Bursa Kripto RI Wajib Lapor Lebih Ketat ke OJK: Ini Aturan Baru PADK 3/2026
Mulai Selasa, 1 September 2026, ada babak baru pengawasan aset kripto di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memberlakukan Peraturan OJK tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto (PADK) Nomor 3 Tahun 2026 — aturan teknis pelaporan yang kini wajib dipatuhi semua bursa, lembaga kliring, kustodian, dan exchange.
Kalau kamu investor kripto Tanah Air, ini bukan sekadar berita regulasi. Ini sinyal bahwa industri yang sudah punya 22,93 juta akun konsumen itu mulai ditarik ke standar pengawasan yang lebih rapi. Buat kamu sendiri, aturan ini bisa jadi “kunci” buat menilai mana platform yang kredibel dan aman buat asetmu.
🏛️ Apa Sebenarnya PADK OJK 3/2026?
PADK 3/2026 ditetapkan OJK pada 30 Juni 2026 dan mulai berlaku 1 September 2026. Ia merupakan aturan teknis (turunan) dari POJK No. 27/2024 beserta perubahannya lewat POJK No. 23/2025, dengan landasan hukum kuat dari Undang-Undang No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
Singkatnya: PADK menggantikan ketentuan pelaporan lama yang diatur SEOJK No. 20/2024. Sebagian ketentuan SEOJK itu dicabut per 1 Juli 2026, sisanya paling lambat 1 Januari 2027.
Ini juga menandai tonggak perpindahan pengawasan aset kripto dari Bappebti ke OJK (efektif 20 Januari 2026) — jadi wajar kalau aturannya kini makin mirip standar sektor keuangan formal.
📋 Isi Utama: Apa yang Wajib Dilakukan Exchange?
Inti aturan ini soal kewajiban pelaporan para penyelenggara, yaitu:
- Laporan berkala — bulanan, triwulanan, dan tahunan.
- Laporan insidental — misalnya saat ada gangguan teknis yang berdampak ke operasional.
- Cakupan laporan meliputi aspek operasional, keuangan, dan penilaian mandiri manajemen risiko.
- Semua disampaikan lewat sistem pelaporan elektronik yang terintegrasi — bukan lagi manual atau seadanya.
Artinya, bursa dan exchange sekarang punya “rapor berkala” yang harus disetor ke pengawas. Ada gangguan teknis gede? Wajib lapor. Ada perubahan kondisi keuangan? Wajib masuk laporan.
🇮🇩 Kenapa Ini Penting buat Investor di Indonesia?
Skala industrinya sudah gede banget. Per data OJK di Digination Day (27 Agustus 2026):
- 22,93 juta akun konsumen perdagangan aset keuangan digital (sampai Juli 2026)
- Transaksi aset kripto Rp20,52 triliun
- Transaksi derivatif kripto Rp3,41 triliun
Dengan jutaan orang menaruh dananya di sini, transparansi dan pelindungan pengguna jadi makin krusial. Makin banyak yang percaya sama ekosistem kripto, makin besar tanggung jawab penyelenggaranya.
Platform berizin yang patuh pelaporan ke OJK bisa jadi tolok ukur kredibilitas: mereka siap diawasi, bukan kabur dari aturan.
✅ Praktik: 4 Hal yang Bisa Kamu Terapkan Sekarang
- Cek perizinan platform — pilih exchange yang resmi terdaftar/berizin OJK, bukan yang gelap.
- Lihat komitmen pelaporan — platform yang serius biasanya transparan soal keamanan (mis. proof of reserves, monitoring 24/7, 2FA + biometrik).
- Jangan simpan aset di platform yang abu-abu — aturan makin ketat, lindungi dirimu dengan memakai jasa resmi.
- Pantau transparansi — ke depan, laporan rutin platform ke OJK bisa jadi bahan evaluasimu sendiri.
📣 Respons Industri
Tokocrypto dan sejumlah platform menyambut aturan ini. CEO Tokocrypto Calvin Kizana menyebut regulasi semacam ini bukan cuma kewajiban administratif, tapi fondasi menjaga ekosistem kripto nasional tetap sehat, akuntabel, dan terpercaya. Sejalan dengan itu, OJK kabarnya sudah meloloskan puluhan entitas (bursa/kliring/kustodian/pedagang).
🎯 Kesimpulan
PADK OJK 3/2026 adalah napas baru tata kelola kripto Indonesia yang mulai efektif 1 September 2026. Bagi investor, ini kabar baik jangka panjang: industri makin terawasi, makin rapi, dan makin aman. Kuncinya sekarang di tanganmu — pilih platform berizin yang siap diaudit, dan kelola aset dengan bijak.
Gimana menurutmu, Bang? Apakah kamu sudah pakai platform yang berizin OJK? Cerita di kolom komentar, ya!
— Chokdi 🐷 · Content Studio · 2026